Klaim koalisi ideologis PDIP-PKB dipertanyakan

Calon presiden dari PDIP, Joko Widodo, melambaikan tangan ke simpatisan.

Sesaat setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sabtu (10/05), calon presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa pembentukan koalisi kedua partai bukan didasarkan kesepakatan berbagi kursi melainkan kesepahaman ideologi.
Indria Samego, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan strategi populis menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang.

“Strategi yang mungkin dianggap lebih populis dan diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas elite politik PDIP, PKB, dan Nasdem. Sebab, bagaimanapun juga, elektabilitas Jokowi dan Prabowo tampaknya tidak jauh berbeda. Karena itu, mereka (PDIP) mencari metode yang paling pas untuk meyakinkan publik,” kata Indria kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.
Strategi tersebut, lanjutnya, diprediksi akan berjalan efektif bila memang pernyataan Jokowi dapat dibuktikan.

"Sebab, bagaimanapun juga, elektabilitas Jokowi dan Prabowo tampaknya tidak jauh berbeda. Karena itu, mereka (PDIP) mencari metode yang paling pas untuk meyakinkan publik."

“Kalau janji itu ditepati, publik akan respek. Sebab, dalam sejarah koalisi, mulai dari Megawati hingga (Susilo Bambang) Yudhoyono, terlihat fenomena koalisi tidak lebih dari dagang sapi. Artinya, dukungan akan disertai dengan persyaratan,” tambah Indria.

Konsep Trisakti

Eva Sundari, juru bicara PDIP, menegaskan bahwa sejak awal PDIP dan PKB tidak mengungkit wacana pembagian kekuasaan atau kursi menteri dalam kabinet jika Jokowi terpilih sebagai presiden.
PDIP, menurutnya, mengajukan konsep Trisakti yang diusung mantan presiden Soekarno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
“Yang kita ajukan platform politik kok. Setuju atau tidak dengan Trisakti? Kalau setuju, mari kita gabung. Begitu cara berpikirnya. Bukan ‘berapa posisi menteri yang bisa saya dapatkan’? Soal itu, wewenang Pak Jokowi. Biar dia yang menentukan nanti,” kata Eva.
Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, PDIP meraih 18,95% suara. Dengan menggandeng Partai Nasdem (6,72%) dan PKB (9,04%), koalisi tersebut mampu menguasai 34,71% suara atau 43.383.233 suara.
 BBC Indonesia

Written by: Bobby Scrable

BIN ONLINE, Updated at: Monday, May 12, 2014